PHRI: Kebijakan PPN 12 persen perlu perhatikan kesejahteraan pekerja
Kebijakan PPN 12 persen yang diterapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap sektor pariwisata melalui Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran yang semakin meningkat.
Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif terutama terhadap kesejahteraan pekerja di sektor pariwisata. Sebagai salah satu sektor yang terdampak paling parah akibat pandemi COVID-19, pekerja di sektor pariwisata sudah merasakan beban yang cukup berat akibat penurunan jumlah wisatawan.
Dengan diterapkannya PPN 12 persen, harga-harga di sektor pariwisata dipastikan akan naik sehingga bisa membuat daya beli masyarakat menurun. Hal ini tentu akan berdampak langsung terhadap pekerja di sektor pariwisata yang sudah merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
PHRI sebagai organisasi yang mewakili pengusaha di sektor pariwisata perlu memperhatikan kesejahteraan pekerja dalam menyikapi kebijakan ini. Pengusaha di sektor pariwisata perlu memperhatikan kondisi pekerja dan memberikan perlindungan serta jaminan kesejahteraan yang layak.
Selain itu, perlu adanya dialog antara PHRI, pemerintah, dan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi dampak dari kebijakan PPN 12 persen ini. Dengan adanya komunikasi yang baik, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi pekerja di sektor pariwisata dan memberikan bantuan atau insentif yang dapat membantu pekerja dalam menghadapi dampak dari kebijakan PPN 12 persen ini. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, diharapkan pekerja di sektor pariwisata dapat tetap bertahan dan menjaga kesejahteraannya.
Dengan demikian, kebijakan PPN 12 persen perlu dipertimbangkan dengan matang agar tidak merugikan pekerja di sektor pariwisata. PHRI, pemerintah, dan seluruh pihak terkait perlu bekerja sama untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi dampak dari kebijakan ini dan menjaga kesejahteraan pekerja di sektor pariwisata.